Berita Terkini

#Temanpemilih Pencanangan Pembangunan Integritas dilingkungan Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, Jumat 28 Januari 2022, bertempat dihalaman Kantor KPU Kabupaten Bone Bolango dihadiri oleh seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango dan Saksi. Dalam arahannya Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango setelah membacakan Pakta Integritas mengatakan bahwa, Komitmen dan Integritas KPU Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Yang Jujur, Adil dan Berintegritas tidak dapat diragukan lagi, namun tetap harus diadakan pencanangan ini agar nantinya selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan ini diakhir dengan Penandatangan Pakta Integritas oleh Seluruh Jajaran KPU Kabupaten Bone Bolango.yang merupakan implementasi dari reformasi birokrasi. #KPUMelayani

#Temanpemilih Terus berinovasi dan berbenah KPU Kabupaten Bone Bolango dalam rangkaian Reformasi Birokrasi mengadakan Survei Persepsi Pelayanan Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango. Untuk memaksimalkan pelayanan kami diharapkan agar dapat berpartisipasi dalam survei yang kami lakukan dengan cara mengunjungi dan mengisi  tautan di bawah ini???? https://bit.ly/surveipersepsi_KPUBONBOL #KPUMelayani

#Temanpemilih Dalam rangka membangun sinergitas dalam lingkungan kerja di sekretariat serta  sebagai sarana menyamakan pemahaman terkait regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU RI, Anggota KPU Bone Bolango Divisi Hukum dan Pengawasan bersama sekretaris KPU Bone Bolango menggelar pertemuan internal bersama jajaran sekretariat kpu bone bolango. pertemuan tersebut sebagai sarana penguatan kelembagaan bagi ASN/Non ASN sekretariat KPU Bone Bolango dalam mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU RI.   Divisi Hukum dan Pengawasan memberikan arahan dengan pokok bahasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU 6 Tahun 2021. #KPUMelayani

#Temanpemilih KPU Kabupten Bone Bolango dalam rangkaian kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), menggelar rapat Pokja PDPB secara daring ( 13/01/2022). Peserta yang hadir dalam rapat ini  Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango,Sekretaris dan Para Kasubag dilingkungan KPU Bone Bolango, Ketua dan Anggota Bawaslu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bone Bolango. Rapat pokja ini membahas percepatan pengurusan Akta Kematian bagi masyarakat yang memiliki hak pilih, sinergitas pemerintah daerah dalam upayah mendukung kelancaran proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan agenda lainnya. #KPUMelayani

#Temanpemilih Dalam rangkaian menghadapi pemilu dan pemilihan  serentak 2024 Komisi Peilihan Umum terus berinovasi dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat salah satu upayah yang dilakukan adalah menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan hak pilihnya sebagaimana yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku olehnya kami berharap agar kita semua memastiakn hak pilih tetap terkawal dengan baik menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. dengan cara Cek apakah kamu sudah terdaftar sebagai pemilih di  http://lindungihakmu.kpu.go.id 

Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi  yang di ikuti oleh seluruh sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango  bertempat di Rumah  Pintar Pemilu “RPP BANTHAYO” Rabu, 12 Januari 2022, Ismet Padja sekretaris KPU Kabupaten Bone Bolango dalam materinya menjelaskan bahwa Gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi,   terlebih lagi kita di  KPU yang orientasi pekerjaan pada pelayanan kepada masyarakat, khususnya peserta Pemilu dan Pemilihan. Dalam upayah pencegahan gratifikasi,  integritas dari Sekretariat merupakan pondasi utama untuk menepis segala bentuk gratifikasi, selain  itu pengetahuan terhadap regulasi yang mengatur area potensi dan klasifikasi  korupsi harus dipahami dengan benar”tegasnya.